Januar Serdadu Muda: Makalah Amandemen UUD 1945

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan makalah yang berjudul“ AMANDEMEN UUD 1945 DI INDONESIA” tanpa suatu halangan yang berarti.

Makalah yang berjudul “AMANDEMEN UUD 1945 DI INDONESIA” ini disusun dengan tujuan supaya mahasiswa mampu memahami dengan benar tentang makna amandemen UUD 1945 dan akibat perubahan – perubahan tersebut bagi bangsa indonesia.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.

Purwokerto, 20 Desember 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................................. 1

Daftar Isi............................................................................................................ 2

1. Pendahuluan.................................................................................................

Ø Latar belakang masalah......................................................................... 3

Ø Perumusan masalah............................................................................... 3

2. Pembahasan.................................................................................................

1. Arti penting amandemen UUD 1945..................................................... 4

2. Alasan dan Kesepakatan amandemen 1945......................................... 5

3. Sejarah amandemen UUD 1945 di indonesia....................................... 6

4. Tujuan amandemen UUD 1945............................................................. 7

3. Penutup........................................................................................................

Ø Kesimpulan............................................................................................ 8

Ø Saran...................................................................................................... 8

Daftar pustaka................................................................................................... 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tatanan struktur kenegaraan berisi aturan, cara, dan adat istiadat yang berlaku
Suatu Negara dianggap telah memiliki konstitusi sejak Negara itu dibentuk.
Sumber utama Negara adalah konstitusi, salah satu makna konstitusi adalah UUD 1945.
Di Indonesia UUD 1945 dijadikan sebagai landasan Konstitusional yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang aparat pemerintah. Dan juga UUD 1945 sebagai konstitusi dan ciptaan manusia perlu diadakan amandemen atau perubahan untuk pasal – pasal yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman.

1.2 Perumusan Masalah

Dari segi substansi dan isinya, UUD 1945, memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dipakai sebagai rujukan konstitusional yang memadai. Yang menjadi masalah saat ini adalah apakah sebuah UUD yang dulu dibuat masih sesuai dengan corak kehidupan masyarakat indonesia saat ini?

Untuk itu, disini akan sedikit dibahas mengenai amandemen UUD 1945 di Indonesia.

Dan amandemen tersebut hendaknya dapat diketahui secara jelas oleh rakyat indonesia yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Arti Penting Amandemen UUD 1945

Secara etimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris : ” TO AMEND” diartikan sebagai TO MAKE BETTER, TO REMOVE THE FAULTS. Selanjutnya amandement diartikan sebagai A CHANGE FOR THE BETTER, A CORRECTION OF ERROR.

Sementara itu, dalam istilah pengertian ketatanegaraan (US Convention) amendment adalah an addition to, or a change of a constitution or an organic act which is a pendent to the document rather than intercalated in the text (Smith and Zurcher 1966:14).

Menurut Sujatmiko, amandemen yang pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal yang serius. Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara. Beliau berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya sempurna. Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan ialah amandemen. Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah dipahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar diatas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri.

2.2 Alasan Dan Kesepakatan Amandemen UUD 1945

Alasan dilakukan amandemen

Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan.
Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif)
Pengaturan terlalu fleksibel (vide:pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM

5. Segi Historis (Pembuatan UUD 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa – gesa)

6. Segi Substansi dan isi UUD 1945 (UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan)

7. Segi Sosiologis (Amanat dari rakyat untuk melakukan amandemen)

Kesepakatan Amandemen UUD 1945 :

• Dilakukan antar fraksi MPR.

• terdiri dari pembukaan dan batang tubuh mempunyai kedudukan berlainan, namun terjalin dalam hubungan bersifat kausal organis.

• kesepakatan antara fraksi MPR dalam amandemen UUD 1945, antara lain :

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945

2. Tetap mempertahankan NKRI

3. Tetap mempertahankan system presidesiil

4. Bagian penjelasan UUD 1945 yang normatif, dimasukan dalam batang tubuh

5. Perubahan addendum : satu kesatuan antara perubahan yang diubah dengan yang tidak diubah

2.3 Sejarah Amandemen UUD 1945 di Indonesia

Amandemen I

Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni:

Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21.

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).

Amandemen II

Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua.

Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C.

Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ;

Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Amandemen III

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga.

Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17,
pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B, pasal24C.

Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

Amandemen IV

Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal.

Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.

BAB XIII, Bab XIV.

Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

2.4 Tujuan Amandemen UUD 1945

Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun amandemen yang dilakukan bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik lagi di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dipakai maka UUD 1945 sebagai landasan konstitusional telah mengalami beberapa amandemen :

• Amandemen ke I disahkan 19 Oktober 1999

• Amandemen ke II disahkan 18 agustus 2000

• Amandemen ke III disahkan 10 November 2001

• Amandemen ke IV disahkan 10 Agustus 2002

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik lagi di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat.

Saran

proses pembuatan UUD 1945 harus lebih memperhatikan hal-hal dari segi teknis dan substansinya serta lebih teliti dalam menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Sejarah Amandemen UUD 1945 Ino Putro.html

Miss Sujana's notes………… » Blog Archive » Pengertian dan Tujuan Amandemen.html

www.geofacts.co.cc/.../undang-undang-dasar-1945-sebagai-hukum.html